Facebook SDK


Pengamat menilai pemerintah tak perlu berutang untuk memberikan vaksin corona gratis. Caranya, realokasi sebagian anggaran infrastruktur.
Pengamat menilai pemerintah tak perlu berutang untuk memberikan vaksin corona gratis. Caranya, realokasi sebagian anggaran infrastruktur. Ilustrasi vaksin corona. (Muchlis - Biro Setpres).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan memberikan vaksin corona gratis kepada masyarakat. Ia untuk distribusi vaksin corona.
"Saya sampaikan vaksin covid-19 untuk masyarakat, gratis. Sekali lagi, gratis. Tidak dikenakan biaya sama sekali," tegas Jokowi, tanpa menyebut pasti jumlah dana yang dibutuhkan, Rabu (16/12).

Yang pasti, vaksin akan diberikan gratis paling tidak kepada 70 persen dari jumlah penduduk yang berjumlah 260 juta jiwa. Itu berarti, sekitar 182 juta orang masuk program vaksinasi.

Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menetapkan enam jenis vaksin yang dapat digunakan dalam program vaksinasi di Indonesia. Yakni, vaksin keluaran PT Bio Farma (Persero), AstraZeneca, China National Pharmaceutical Grup Corporation (Sinopharm), Moderna, Pfizer Inc and BioNtech, dan Sinovac Biotech.

Sejauh ini, baru vaksin buatan Sinovac yang sudah tiba di Indonesia. Jumlahnya sebanyak 1,2 juta dosis.

Hitungan Bio Farma, harga vaksin covid-19 dari Sinovac diproyeksi sekitar Rp200 ribu per dosis.

Nantinya, setiap orang harus divaksin sebanyak dua dosis. Ini berarti dana yang dibutuhkan untuk vaksinasi satu orang sekitar Rp400 ribu. Kalau jumlah masyarakat yang harus divaksin minimal 182 juta orang, maka pemerintah perlu menyiapkan Rp72,8 triliun untuk menjalankan program vaksinasi covid-19.

Sementara, jika vaksin corona gratis diberikan untuk seluruh warga masyarakat yang berjumlah 260 juta orang, maka pemerintah membutuhkan paling sedikit Rp104 triliun. Jumlahnya cukup besar, tapi bukan berarti pemerintah tidak mampu.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengaku pemerintah masih mengkaji jumlah anggaran untuk vaksinasi gratis ke seluruh masyarakat. Kementerian Keuangan terus berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan terkait hal tersebut.

"Masih akan terus dikaji dan update perhitungannya berdasarkan perkembangan terbaru dan dinamika oleh Kementerian Kesehatan. Nanti akan kami antisipasi bila sudah dikoordinasikan besarannya oleh Kementerian Kesehatan," ungkap Askolani.

Sekadar mengingatkan, sebelum pemerintah memutuskan vaksinasi gratis, Ani, sang bendahara negara, menyiapkan anggaran Rp60,5 triliun untuk pengadaan dan distribusi vaksin corona di Indonesia.

Rinciannya, untuk pengadaan vaksin covid-19 sebesar Rp18 triliun. Lalu, antisipasi imunisasi dan program vaksinasi sebesar Rp3,7 triliun.

Kemudian, pengadaan sarana dan prasarana laboratorium vaksin mencapai Rp1,3 triliun, dana untuk penelitian dan pengembangan dan tes PCR yang dilakukan Kementerian Kesehatan Rp1,2 triliun, serta evalusi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Rp100 miliar.

Memang, hingga kini pemerintah belum buka suara dari mana dana yang disiapkan untuk program vaksin gratis. Namun, Ekonom Indef Bhima Yudhistira Adhinegara mengusulkan pemerintah bisa saja mengambil sebagian dana infrastruktur untuk vaksin corona gratis.

Toh, pembangunan infrastruktur tak mendesak dilakukan di masa pandemi, sehingga dananya bisa direalokasi untuk kebutuhan lain. "Ini bisa dilakukan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) pada awal 2021. Idealnya, vaksin itu gratis apalagi dalam konteks bencana nasional," ungkap Bhima.

Berdasarkan data APBN 2021, pemerintah mengalokasikan dana untuk infrastruktur sebesar Rp417,4 triliun. Dana itu rencananya digunakan untuk penyediaan layanan dasar, peningkatan konektivitas, dan melanjutkan program prioritas yang tertunda.

"(Pembangunan infrastruktur) ini belum mendesak karena masih fase pemulihan akibat pandemi covid-19," imbuh Bhima.

Pemerintah, saran dia, tak perlu mencomot 100 persen dana di pos infrastruktur. Jika menggunakan asumsi dana yang dibutuhkan untuk vaksinasi gratis sekitar Rp100 triliun, maka masih ada Rp317 triliun untuk melanjutkan proyek infrastruktur.

Dalam hal ini, pemerintah cuma perlu menyeleksi ulang proyek infrastruktur mana saja yang mendesak dilakukan pada 2021. Jadi, tak semua pembangunan proyek harus ditunda.

Selain infrastruktur, Bhima menyarankan pemerintah melihat lagi anggaran belanja pegawai dan belanja barang tahun depan. Pemerintah bisa meminimalisir anggaran tersebut. "Bisa dari realokasi belanja pegawai dan belanja barang, bisa digeser untuk vaksin," terang Bhima.

Diketahui, pemerintah menganggarkan belanja negara sebesar Rp2.750 triliun pada 2021. Rinciannya, belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.954,5 triliun serta transfer ke daerah dan dana desa Rp795,5 triliun.

Belanja pemerintah pusat terdiri dari belanja kementerian/lembaga (k/l) sebesar Rp1.032 triliun dan non k/l sebesar Rp922,6 triliun. Artinya, kebutuhan dana untuk vaksinasi gratis ke seluruh masyarakat yang sekitar Rp100 triliun hanya 10 persen dari total belanja k/l tahun depan.

Pemerintah, sambung dia, juga tak perlu mengambil utang baru. Fiskal negara masih cukup untuk membiayai vaksin gratis. "Ruang fiskal untuk menggratiskan vaksin ada sebenarnya, secara politik anggaran mau apa tidak? Bicara soal prioritas anggaran harusnya sampai 2021 masih fokus pada penanganan kesehatan," tegas Bhima.

Senada, Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan pemerintah bisa menggunakan dana infrastruktur tahun depan untuk penyaluran vaksin gratis. Menurutnya, beberapa proyek infrastruktur bisa ditunda hingga situasi kembali normal.

Namun, ia mengingatkan jangan sampai seluruh dana di pos infrastruktur digeser untuk vaksinasi covid-19. Sebab, pemerintah harus tetap melanjutkan proyek yang masuk dalam daftar strategis nasional.

"Jangan semua, ekstrem. Soalnya harus ada proyek strategis nasional (PSN) yang juga perlu diselesaikan. Kalau PSN ditunda lagi takutnya ekonomi daerah tidak bisa tumbuh," tutur Josua.

Selain dari pos infrastruktur, Josua menyarankan pemerintah menggunakan sisa anggaran penanganan pandemi covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PEN) 2020 yang tak terserap tahun ini.

"Perlu ada realokasi dari pos-pos PEN yang belum signifikan penyerapannya, perlu dialokasikan ke vaksinasi," katanya.

Ketua Satuan Tugas PEN merangkap Wakil Menteri BUMN I Budi Gunadi Sadikin menyatakan realisasi penyerapan dana penanganan pandemi covid-19 dan PEN sebesar Rp481,61 triliun per 14 Desember 2020. Ini berarti realisasinya baru 69,3 persen dari pagu yang mencapai Rp695,2 triliun.

Budi memproyeksi realisasi dana penanganan pandemi covid-19 dan PEN 2020 tak terealisasi 100 persen. Nantinya, sisa dana tersebut akan dialihkan untuk kebutuhan penanganan pandemi tahun depan, salah satunya program vaksinasi.

Ekonom Perbanas Institute Piter Abdullah berpendapat kendati vaksin corona gratis, masih ada risiko dalam mendistribusikannya. Yang pasti, proses penyaluran akan memakan waktu yang lama.

"Semua kan ingin cepat, kalau skema subsidi semua, pasti akan lama," terang Piter.

Hal ini yang biasanya tak disukai oleh masyarakat kelas menengah atas. Pasalnya, mereka ingin mendapatkan vaksin secepat mungkin.

"Yang ingin cepat ini adalah mereka yang mandiri, mereka yang mampu ya silahkan (bayar sendiri)," terang Piter.

Risiko Tetap Ada

Ekonom Perbanas Institute Piter Abdullah berpendapat kendati vaksin corona gratis, masih ada risiko dalam mendistribusikannya. Yang pasti, proses penyaluran akan memakan waktu yang lama.
"Semua kan ingin cepat, kalau skema subsidi semua, pasti akan lama," terang Piter.

Hal ini yang biasanya tak disukai oleh masyarakat kelas menengah atas. Pasalnya, mereka ingin mendapatkan vaksin secepat mungkin.

"Yang ingin cepat ini adalah mereka yang mandiri, mereka yang mampu ya silahkan (bayar sendiri)," terang Piter.

"Iya (target vaksin per bulan). Jadi ada tahapan dan yang terpenting jaminan akses vaksin gratis ini diutamakan untuk kelompok rentan dulu," ujar Bhima.

Yang pasti, vaksin corona harus diberikan gratis. Sehingga, tidak ada potensi moral hazard atau risiko moral yang dilakukan oleh produsen. Sebagai contoh, jika vaksin berbayar, distributor akan mengutamakan masyarakat yang mampu demi meraup keuntungan.

"Masyarakat kelas bawah nantinya justru sulit karena menunggu dari pemerintah. Aneh kalau banyak negara yang berikan vaksin gratis sementara Indonesia tidak. Jadi ini (vaksin gratis) adalah kewajiban," tutup Bhima.
Lebih baru Lebih lama